Breaking News

BPJS Kesehatan Dipertanyakan! Pasien RS Mitra Husada Teluknaga Mengaku Dibebani Biaya Lab Rp220 Ribu

BPJS Kesehatan Dipertanyakan! Pasien RS Mitra Husada Teluknaga Mengaku Dibebani Biaya Lab Rp220 Ribu
RS Mitra Husada Teluknaga Tangerang

Deliksatu.com | TANGERANG – Pelayanan Rumah Sakit (RS) Mitra Husada yang berlokasi di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai sorotan. Rumah sakit tersebut dikeluhkan karena diduga menerapkan sistem pembayaran pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan secara tunai, sehingga dinilai memberatkan pasien, khususnya masyarakat kurang mampu.

Ketua Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Banten, Robby, mengecam sistem pelayanan dan administrasi yang menurutnya berpotensi menyulitkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Persoalan ini bermula ketika istri Robby menjalani pemeriksaan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Mitra Husada pada 14 Oktober 2026. Setibanya di rumah sakit, pasien langsung mendapatkan pemeriksaan awal, mulai dari pengecekan tekanan darah hingga pemeriksaan oleh dokter jaga.

Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyampaikan bahwa pasien dapat menjalani rawat jalan, tetapi terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan laboratorium.

Robby kemudian memperoleh informasi dari bagian pelayanan rumah sakit bahwa biaya pemeriksaan laboratorium bagi pasien rawat jalan sebesar Rp220.000. Sementara itu, biaya obat-obatan dikenakan secara terpisah dan disebut harus dibayarkan secara tunai.

Baca Juga  Sebaran Abu GAK Makin Luas, BPBD Kota Tangerang Ungkap Wilayah yang Sudah Terdampak

Kondisi tersebut menjadi persoalan bagi pasien yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebab, biaya pemeriksaan laboratorium saja sudah menjadi beban, belum termasuk kebutuhan untuk membeli obat.

Keluhan serupa juga disampaikan seorang warga Teluknaga bernama Lia (35). Ia mengaku mengalami pengalaman yang hampir sama ketika berobat ke RS Mitra Husada.

“Saya diperiksa laboratorium dan harus membayar tunai Rp220.000. Karena keterbatasan uang, saya hanya mampu membayar pemeriksaan laboratorium dan tidak bisa membeli obat. Padahal, orang sakit semestinya membutuhkan obat untuk proses penyembuhan,” ungkap Lia kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Menurut Robby, sistem pembayaran tersebut patut dipertanyakan, terutama apabila pasien yang memenuhi persyaratan sebagai peserta BPJS Kesehatan tidak dapat memanfaatkan jaminan kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Baca Juga  SMSI Tangsel Gelar Diskusi Publik dan Kuatkan Peranan Media Sebagai Bisnis Online

Ia menilai, rumah sakit seharusnya mengedepankan prinsip pelayanan kesehatan yang adil dan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan.

“Saya menilai pelayanan RS Mitra Husada justru membebani masyarakat kecil. Kalau pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan harus dibayar tunai, sementara BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, lalu apa manfaat jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan?” tegas Robby.

Ia juga meminta pihak manajemen RS Mitra Husada memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan administrasi, ketentuan pembayaran laboratorium, serta mekanisme penggunaan BPJS Kesehatan bagi pasien.

Robby bahkan menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian.

“Jangan sampai rumah sakit membuat aturan sendiri yang justru mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Jika kebijakan seperti ini terus diterapkan dan tidak ada penyelesaian, saya siap mengerahkan massa untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga  Taman Azhar Diresmikan, Bukti Kuat Swadaya Warga Rat 002/005 Panunggangan Utara

Perlu Klarifikasi dan Pengawasan

Persoalan ini menjadi perhatian karena akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi biaya, kejelasan prosedur administrasi, serta kepastian pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan perlu menjadi perhatian pihak rumah sakit dan instansi terkait.

Pihak manajemen RS Mitra Husada perlu memberikan klarifikasi mengenai dugaan kewajiban pembayaran tunai tersebut, termasuk apakah terdapat ketentuan tertentu yang menyebabkan pasien tidak dapat menggunakan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari manajemen RS Mitra Husada terkait keluhan dan tudingan yang disampaikan Robby maupun Lia.*

(Nurkholis/Fwj Banten)

Mengungkap Fakta
X
×
Deliksatu