Breaking News

LBH INDONESIA RAYA GELAR DISKUSI PUBLIK “MEMBACA ARAH BANGSA”, BAHAS PENGUNDURAN DIRI WAKIL PRESIDEN GIBRAN

Deliksatu.com | KARAWANG – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya menggelar diskusi publik bertajuk “Membaca Arah Bangsa: Pasca Pengunduran Diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka” di Kantor LBH Indonesia Raya, Rabu malam (18/11/2026), mulai pukul 20.00 WIB.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur Nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya, Juendi Leksa Utama.

Hadir sebagai pemantik diskusi, yakni Ketua Karang Taruna Karawang Dhani Sudirman, Ketua PP Serikat Demokrasi Indonesia M. Andrean Saefudin, pegiat literasi politik Glamora Lionda, serta Presiden BEM Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Beryl Geovanni Xenoglosi.

Dalam sambutannya, Juendi menyampaikan pengunduran diri Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur dalam jabatan pemerintahan, melainkan peristiwa penting yang harus dibaca dalam perspektif demokrasi, hukum tata negara, dan masa depan bangsa.

“Indonesia sebagai negara hukum harus menempatkan konstitusi di atas kepentingan politik individu maupun kelompok,” katanya.

Dia menegaskan bahwa dinamika politik nasional tidak boleh membuat masyarakat kehilangan perhatian terhadap persoalan mendasar bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum.

Baca Juga  Bangun Jaringan 15 Media Online, Siap Menjadi Mitra Publikasi, Branding dan Promosi Digital di Indonesia

Ia juga mengingatkan agar pergantian kepemimpinan tidak hanya menjadi pergantian figur, tetapi harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem demokrasi dan kualitas kepemimpinan nasional.

“Jangan sampai elite sibuk memperebutkan kekuasaan, sementara rakyat sibuk memperjuangkan kehidupan. Indonesia bukan milik satu orang, satu keluarga, satu partai politik, ataupun satu kelompok kekuasaan. Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia berharap diskusi publik tersebut mampu melahirkan gagasan kritis dan konstruktif mengenai arah perjalanan bangsa serta memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya supremasi hukum dan demokrasi.

Sebagai pemantik diskusi, Dhani menyoroti pentingnya peran organisasi kepemudaan, khususnya Karang Taruna, dalam membantu mengatasi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan sosial tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan masyarakat atau organisasi kepemudaan.

“Negara harus hadir melalui kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat,” paparnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan kekuasaan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang menghadapi persoalan sosial dan ekonomi.

Peran organisasi kepemudaan, lanjutnya, menjadi penting sebagai mitra masyarakat sekaligus bagian dari kekuatan sosial yang dapat memberikan masukan dan mendorong pemerintah melahirkan kebijakan pro-rakyat.

Baca Juga  Ketum DPP PIP Indonesia Apresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo Meresmikan 80 Jembatan Merah Putih PRESISI di Riau

Sementara itu, Andrean menyoroti aspek hukum tata negara terkait pengunduran diri Wakil Presiden.

Ia menyampaikan bahwa proses pergantian Wakil Presiden harus dilaksanakan melalui mekanisme ketatanegaraan dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurutnya, persoalan pergantian Wakil Presiden tidak boleh hanya dipahami sebagai dinamika politik, tetapi harus dilihat berdasarkan aturan konstitusi yang mengatur kekosongan jabatan Wakil Presiden dan mekanisme pengisiannya.

Pandangan tersebut menjadi salah satu pokok penting dalam diskusi, mengingat kepastian hukum dan legitimasi kelembagaan merupakan bagian mendasar dalam menjaga stabilitas pemerintahan.

Glamora menambahkan pandangan kritis mengenai proses penggantian Wakil Presiden.

Ia berpandangan bahwa penggantian Gibran merupakan sesuatu yang semestinya dilakukan dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan yang terjadi.

Dia juga menyampaikan gagasan agar nama calon Wakil Presiden pengganti sebaiknya muncul dari aspirasi masyarakat.

Nama tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya menjadi bagian dari proses pengusulan kepada MPR sesuai mekanisme konstitusional.

Menurutnya, keterlibatan aspirasi rakyat penting agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya menjadi ruang kompromi elite politik, tetapi juga mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga  Peduli Cagar Budaya Cikal Bakal NU, Kasad Setujui Usulan Pemkab Sidoarjo

Gagasan tersebut memunculkan pembahasan mengenai pentingnya partisipasi publik dalam proses politik sekaligus bagaimana aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Selain itu, Beryl selaku representasi mahasiswa menyampaikan kehadiran mahasiswa dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam membicarakan persoalan demokrasi, kepemimpinan nasional, dan masa depan Indonesia.

Dia memandang mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual muda yang dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi kepentingan bangsa dan rakyat harus tetap menjadi titik temu,” paparnya.

Demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik, kesediaan untuk mendengar, dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur konstitusional yang menjadi pesan utama yang ingin dibangun melalui forum tersebut.

Diskusi berlangsung sebagai ruang pertukaran pandangan antara unsur organisasi kepemudaan, pegiat demokrasi, aktivis literasi politik, mahasiswa, dan lembaga bantuan hukum dalam membaca arah perjalanan bangsa setelah pengunduran diri Wakil Presiden.

Mengungkap Fakta
X
×
Deliksatu