TANGERANG, deliksatu.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) menggelar Rapat Koordinasi Strategis bertajuk “Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Banten Tahun 2025”, Jumat (8/8/2025), di Hotel Aryaduta, Tangerang.
Rapat ini menjadi respons atas evaluasi IKP 2024 yang menunjukkan penurunan skor pada aspek ekonomi dan lingkungan hidup, meskipun terjadi peningkatan di sektor politik. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijamin secara substantif, tidak hanya normatif.
Tantangan utama yang disoroti antara lain intervensi aktor non-negara terhadap jurnalis, kekerasan terhadap wartawan, kriminalisasi pers, serta rendahnya kesejahteraan insan pers. Eko juga menekankan pentingnya perlindungan hukum, tata kelola media yang profesional, dan ekosistem digital yang sehat.
Ketua Dewan Pers RI, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, turut menegaskan urgensi literasi informasi dan bahaya disinformasi di era kecerdasan buatan. Ia mengingatkan bahwa media arus utama harus menjadi penyeimbang terhadap media sosial yang belum terverifikasi dan rawan digunakan untuk propaganda politik.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Ekosistem Media Kemenkominfo, Farida Dewi Maharani; Plt. Kadis Kominfo SP Banten; perwakilan Pemprov Banten; serta para pimpinan media dan insan pers dari wilayah Banten.
Forum ini menjadi langkah awal membangun sinergi multipihak dalam menjamin kebebasan pers yang demokratis, inklusif, dan bertanggung jawab di Provinsi Banten.
Editor : Glend
