Deliksatu.com | Jakarta – Penguatan perlindungan profesi advokat dan pemahaman terhadap aturan hukum acara pidana terbaru menjadi salah satu pembahasan penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) 2026 yang berlangsung di Jakarta, 14–15 November 2026.
Sekretaris DPC Ikadin Banjarbaru-Martapura, Dr. Humayni, S.H., M.H, yang hadir mewakili ketua organisasi, menilai Rakernas tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas advokat, memperkuat solidaritas organisasi, serta memperdalam pemahaman mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah materi strategis dibahas, termasuk pemaparan dari unsur Pengadilan Tinggi mengenai perkembangan hukum acara pidana dan penerapannya dalam proses penegakan hukum.
Dr. Humaini menjelaskan, pemahaman terhadap ketentuan baru dalam KUHAP sangat diperlukan oleh para advokat. Hal tersebut terutama berkaitan dengan mekanisme pengakuan bersalah yang membutuhkan pemahaman secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penerapannya.
“Materi terkait dengan pengakuan bersalah ini karena aturan baru tentu harus betul-betul dipahami agar dapat memberikan pembelaan kepada klien dan korban,” ujar Humayn, Minggu (14/11/2026).
Menurutnya, Rakernas juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpihak dalam dunia penegakan hukum, baik dari kalangan advokat maupun hakim.
Selain pembahasan hukum, forum tersebut turut membahas laporan kegiatan masing-masing cabang serta berbagai masukan strategis untuk memperkuat keberadaan dan keberlanjutan organisasi Ikadin ke depan.
Mengenai perlindungan profesi, Dr. Humaini berpandangan bahwa pengakuan terhadap hak imunitas advokat di Indonesia terus mengalami perkembangan positif.
Menurutnya, perlindungan terhadap advokat tidak hanya diatur melalui undang-undang tentang advokat, tetapi juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Ia berharap seluruh unsur penegak hukum dapat saling menghormati kewenangan dan peran masing-masing. Profesi advokat, menurutnya, harus mendapatkan penghormatan yang setara sebagai bagian penting dalam sistem penegakan hukum dan upaya mencari keadilan.
Di sisi organisasi, Humayn, menyampaikan bahwa DPC Ikadin Banjarbaru-Martapura saat ini telah memasuki usia tiga tahun dengan jumlah anggota sekitar 70 orang.
Ia menilai penguatan solidaritas, komunikasi, dan rasa kekeluargaan antarsesama anggota menjadi hal penting untuk menjaga eksistensi organisasi, terlebih advokat merupakan profesi yang tidak berada dalam struktur institusi negara.
“Harapan kita dengan adanya acara ini memupuk tali silaturahmi, ikatan kekeluargaan kita tambah erat lagi ke depannya. Jiwa korsa perlu ditingkatkan karena kita bukan dari institusi negara, sehingga jiwa korsa itu perlu kita terapkan dan satukan,” pungkasnya.
Melalui Rakernas Ikadin 2026, diharapkan para advokat semakin memahami perkembangan regulasi, memperkuat perlindungan profesi, serta meningkatkan solidaritas dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia.*
(Nurkholis)
