Deliksatu.com | Jakarta– Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII pada 11–15 November 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Munas kali ini mengusung tema “Transformasi PKBI Menuju Organisasi yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan.
Sebagai forum tertinggi organisasi, Munas XVIII dihadiri 169 peserta penuh yang berasal dari 26 Pengurus Daerah, 142 Pengurus Cabang, serta perwakilan Forum Remaja Nasional. Pembukaan Munas juga dihadiri Regional Director IPPF East, South East Asia & Oceania Region serta sejumlah mitra strategis PKBI.
Transformasi sebagai Keharusan Organisasi
PKBI didirikan pada 23 Desember 1957. Selama hampir 69 tahun, organisasi ini konsisten mengabdikan diri kepada masyarakat Indonesia melalui perjuangan di bidang kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
PKBI lahir ketika gagasan Keluarga Berencana masih menghadapi penolakan. Jauh sebelum negara mengambil peran secara lebih luas, PKBI telah bergerak melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan, pelayanan, penelitian, pelatihan hingga advokasi. Inisiatif dan perjuangan para pendiri turut meletakkan fondasi bagi berkembangnya program Keluarga Berencana nasional.
Namun, tantangan yang dihadapi saat ini sudah berbeda. Perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat dan generasi muda, serta dinamika pendanaan organisasi masyarakat sipil menuntut PKBI untuk memperkuat kapasitas, memperbarui pendekatan, dan memastikan relevansi organisasi di masa depan.
Atas dasar tersebut, Munas XVIII mengusung tiga agenda utama transformasi, yaitu:
1. Kuat
Membangun tata kelola organisasi yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga integritas, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mewujudkan kemandirian pendanaan.
2. Inklusif
Memastikan akses layanan bagi kelompok rentan dan marginal, sekaligus memperluas partisipasi bermakna masyarakat dan remaja dalam proses pengambilan keputusan.
3. Berkelanjutan
Melakukan diversifikasi sumber pendanaan, memperluas kemitraan strategis, serta mengembangkan model layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam pernyataannya, PKBI juga menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan hanya menuntut kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, dalam negara hukum, pemerintah sekalipun wajib tunduk pada hukum.
Transformasi dan Perjuangan Keadilan Berjalan Bersama
PKBI menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara. Sebaliknya, organisasi ini memperjuangkan agar prinsip negara hukum benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
PKBI menyatakan akan terus membenahi organisasi, menjaga keberlanjutan pelayanan, dan memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat. Bersamaan dengan itu, PKBI juga akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak organisasinya.
Bagi PKBI, transformasi bukan berarti meninggalkan sejarah. Sebaliknya, sejarah merupakan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
PKBI ingin menghadirkan organisasi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa keberadaan, kontribusi, serta hak-hak organisasi masyarakat sipil mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya.
Tegaskan Hak Tidak Boleh Dihilangkan Melalui Keputusan Sepihak
Dalam pernyataannya kepada rekan-rekan media dan masyarakat, PKBI menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya keadilan dan perlindungan hak dalam negara hukum.\
“Ada satu hal yang ingin kami tegaskan.
Sebuah bangunan dapat diruntuhkan dengan alat berat, tetapi sejarah tidak dapat dihapus oleh kekuasaan. Hak tidak boleh dihilangkan melalui keputusan sepihak. Dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kesewenang-wenangan.”
PKBI menegaskan akan terus bertransformasi, melayani masyarakat, memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta mempertahankan hak-haknya melalui jalur hukum.
PKBI percaya bahwa kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kesediaannya membatasi kekuasaan dan menempatkan hukum di atas segala kepentingan.
Sebab, negara hukum bukanlah negara yang paling kuat menggusur, melainkan negara yang paling teguh melindungi hak. Bukan negara yang menuntut rakyat tunduk kepada kekuasaan, melainkan negara yang memastikan kekuasaan tunduk kepada hukum.
“Bangunan PKBI boleh diruntuhkan. Namun, selama nilai, sejarah, dan semangat pengabdiannya tetap hidup, PKBI tidak akan pernah runtuh.”
PKBI menegaskan bahwa transformasi akan terus dilakukan demi masa depan organisasi. Di sisi lain, perjuangan menegakkan keadilan dan mempertahankan hak-hak organisasi tetap menjadi komitmen yang tidak akan ditinggalkan.
“Kami bertransformasi untuk masa depan. Kami berdiri teguh memperjuangkan keadilan. Dan kami percaya, hukum harus berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan.”
Tentang PKBI
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan organisasi nonpemerintah yang berdiri sejak 1957. PKBI hadir di 26 provinsi dan 186 kabupaten/kota di Indonesia serta menjadi anggota International Planned Parenthood Federation (IPPF) sejak 1967.
PKBI berjuang untuk pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang terpinggirkan.*
(Nurkholis)
