Breaking News

PP GPI Kecam Narasi Hoax Sufmi Dasco Dimedsos Tanpa Fakta dan Bukti 

PP GPI Kecam Narasi Dimedsos  Sufmi Dasco Tanpa Fakta dan Bukti 
PP GPI Kecam Narasi Dimedsos  Sufmi Dasco Tanpa Fakta dan Bukti 

Delik satu.com – JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyampaikan kecaman terhadap berkembangnya sejumlah pemberitaan dan narasi di ruang publik yang dinilai berpotensi mengarah pada praktik pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Sikap tersebut disampaikan melalui aksi penyampaian aspirasi yang digelar PP GPI di depan Museum Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Meski aksi berlangsung di tengah guyuran hujan, massa tetap menyampaikan aspirasi dan sikap organisasi terkait pentingnya menjaga etika politik, integritas informasi, serta kehormatan dalam kehidupan demokrasi.

Dalam aksi tersebut, Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin diwakili oleh Midul Makati, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepada awak media, Midul menegaskan bahwa perbedaan pandangan, kepentingan, maupun pilihan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membangun opini yang menyerang kehormatan pribadi tanpa didukung fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga  ‎Warga Lokal Minta Diberdayakan, Polemik Parkir Indomaret Karang Mulya Jadi Sorotan

Menurut PP GPI, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pejabat publik merupakan hak konstitusional sekaligus instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan (checks and balances). Karena itu, kritik tetap harus diberikan ruang seluas-luasnya selama disampaikan secara objektif, rasional, proporsional dan bertanggung jawab.

Namun, PP GPI mengingatkan bahwa terdapat batas yang harus dipahami antara kritik konstruktif terhadap kebijakan publik dengan serangan personal yang berpotensi merusak reputasi seseorang.

“Kritik dalam demokrasi seharusnya diarahkan pada kebijakan, tindakan, rekam jejak, dan argumentasi yang bisa diuji secara terbuka. Bukan justru berkembang menjadi stigma, manipulasi persepsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi,” tutur Midul.

PP GPI menilai praktik pembunuhan karakter dalam komunikasi politik merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Sebab, ketika ruang publik lebih banyak dipenuhi serangan personal, penggiringan opini, dan tuduhan tanpa pembuktian, substansi perdebatan mengenai kepentingan rakyat justru berpotensi tersingkir.

Baca Juga  Dr. Syarif Hamdani Alkaf: ATR/BPN Harus Benahi Tata Kelola Pertanahan & Jangan Persulit Masyarakat Mengurus Sertifikat

Organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam menyikapi setiap persoalan yang melibatkan pejabat publik maupun individu lainnya.

PP GPI menegaskan, dugaan pelanggaran, kritik politik, dan fakta hukum merupakan tiga hal yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. Setiap dugaan pelanggaran harus diuji melalui mekanisme hukum berdasarkan alat bukti, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, ruang publik tidak sepatutnya mengambil alih kewenangan lembaga penegak hukum dengan membangun kesimpulan yang mendahului proses pemeriksaan dan pembuktian.

Lebih lanjut, PP GPI mengajak masyarakat, kalangan politik, insan pers, serta pengguna media sosial untuk mengedepankan verifikasi, akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Menurut PP GPI, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, kampanye hitam, serta pembentukan opini yang menyerang kehormatan pribadi dapat memicu polarisasi dan memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, literasi digital dan kedewasaan politik harus terus diperkuat agar ruang informasi nasional tidak mudah dimanfaatkan untuk kepentingan menjatuhkan pihak tertentu.

Baca Juga  Keren! Polres Tangsel Ungkap Kasus Curanmor hanya Dalam Waktu 1 Bulan

PP GPI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan hak masyarakat untuk mengkritik pejabat negara. Sebaliknya, organisasi tersebut berpandangan bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Namun, kritik harus dibangun di atas fakta, bukan prasangka; argumentasi, bukan fitnah; serta kepentingan publik, bukan kepentingan menjatuhkan reputasi seseorang.

Menutup pernyataan sikapnya, PP GPI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga demokrasi Indonesia agar tetap sehat, rasional, inklusif, dan bermartabat.

PP GPI menegaskan bahwa perbedaan kepentingan politik tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan fitnah, manipulasi informasi, maupun serangan personal yang tidak memiliki dasar faktual.

Demokrasi harus menjadi ruang pertarungan gagasan dan argumentasi, bukan arena penghancuran karakter serta kehormatan seseorang. Supremasi hukum, etika politik, integritas informasi, dan tanggung jawab moral harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*

(Nurkholis)

Mengungkap Fakta
X
×
Deliksatu