Deliksatu.com | JAKARTA,. – Dewan Pimpinan Wilayah Perisai SI Jakarta menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada di bawah Presiden sesuai kerangka konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi kebangsaan yang digelar di Sekretariat SI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada 27 Februari 2026. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas relasi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam forum tersebut, DPW Perisai SI Jakarta menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas. Struktur tersebut dinilai sebagai bagian dari desain sistem pemerintahan yang bertujuan menjaga efektivitas komando dan pengambilan keputusan di bidang keamanan serta penegakan hukum.
Ketua Panitia Penyelenggara, Harjono, menyampaikan bahwa diskusi ini dihadirkan sebagai ruang literasi konstitusi bagi publik. Menurutnya, setiap wacana perubahan kelembagaan harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan implikasi sistemik terhadap tata kelola keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa stabilitas struktur komando menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum.
DPW Perisai SI Jakarta juga menyoroti pentingnya konsistensi struktur kelembagaan untuk menjaga legitimasi institusi penegak hukum. Kejelasan posisi dalam sistem pemerintahan dinilai berkontribusi terhadap profesionalisme aparat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Forum tersebut menghadirkan beragam pandangan untuk memperkaya perspektif masyarakat secara objektif dan konstitusional. Diskusi berjalan dalam suasana terbuka dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendorong dialog kebangsaan yang berbasis hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. DPW Perisai SI Jakarta menyatakan akan terus menghadirkan ruang diskursus yang konstruktif guna memperkuat pemahaman publik terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Melalui diskusi tersebut, organisasi berharap pemahaman masyarakat mengenai relasi Presiden dan Polri semakin utuh, sekaligus memperkokoh stabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat nasional.
DPW Perisai SI Jakarta mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan diskusi kebangsaan serta memperdalam literasi konstitusi melalui forum-forum dialog publik yang terbuka dan edukatif.
