Deliksatu.com | JAKARTA – Dukungan terhadap untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, organisasi kepemudaan, hingga lembaga sosial menyatakan dukungan mereka terhadap Kabaharkam Polri tersebut sebagai sosok yang dinilai memiliki pengalaman, integritas, dan kapasitas kepemimpinan untuk memimpin Korps Bhayangkara pada periode mendatang.
Menguatnya dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak panjang Karyoto di institusi kepolisian. Ia pernah mengemban berbagai jabatan strategis, mulai dari penyidik Bareskrim Polri, Direktur Penyidikan (KPK), Kapolda Metro Jaya, hingga kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Salah satu dukungan datang dari Ketua PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, S.H. Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur Kapolri yang tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen bangsa.
“Komjen Pol. Karyoto memiliki pengalaman, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Beliau dikenal mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok tani hingga organisasi kemasyarakatan. Pendekatan humanis seperti ini menjadi modal penting bagi Polri ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan Polri ke depan bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Dukungan serupa disampaikan Pembina Koperasi Bareng-Bareng Sugih Indramayu, H. Mulyadi. Menurutnya, Karyoto memiliki perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Selama menjabat Kabaharkam Polri, Karyoto disebut aktif membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, serta berbagai organisasi masyarakat guna memperkuat program swasembada pangan.
“Kami melihat beliau tidak hanya memikirkan keamanan, tetapi juga hadir membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” kata Mulyadi.
Dukungan juga datang dari Pengurus Pusat Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN). Sekretaris Jenderal LSPN, Budi Sukmana, S.H., menilai Karyoto merupakan figur yang tepat untuk melanjutkan transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional dan modern.
Menurut Budi, pengalaman Karyoto sebagai Direktur Penyidikan KPK menunjukkan kapasitasnya dalam menangani berbagai perkara korupsi berskala besar. Ia juga menilai berbagai dinamika yang pernah terjadi di KPK merupakan bagian dari proses kelembagaan yang tidak dapat dibebankan kepada satu individu.
Sementara itu, Ketua Umum Barisan Muda Bekasi (BMB), Juhartono, menyebut keberhasilan Karyoto saat memimpin Polda Metro Jaya menjadi salah satu alasan kuat dirinya layak diperhitungkan sebagai calon Kapolri.
“Komjen Pol. Karyoto merupakan figur yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan integritas yang kuat. Kami menilai beliau adalah sosok yang tepat untuk menakhodai Polri serta melanjutkan transformasi institusi kepolisian ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Selama memimpin Polda Metro Jaya, Karyoto dinilai berhasil mengawal berbagai agenda nasional, pengamanan unjuk rasa, tahapan Pemilu, pemberantasan kejahatan jalanan, hingga peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pengamat juga menilai bahwa figur Kapolri ideal harus memiliki rekam jejak yang utuh, integritas tinggi, kemampuan kepemimpinan, serta pengalaman operasional yang memadai. Selain itu, kemampuan melakukan pembenahan internal dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Rekam jejak Karyoto dalam pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Saat menjabat Direktur Penyidikan KPK pada periode 2020–2023, ia menangani sejumlah perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, hingga kalangan swasta.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan Polri ke depan, mulai dari pemberantasan korupsi, kejahatan siber, narkotika, tindak pidana transnasional, hingga penguatan pelayanan publik berbasis teknologi.
Meski dukungan terhadap Komjen Pol. Karyoto terus berkembang dari berbagai kalangan, proses pengangkatan Kapolri tetap mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengangkatan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang harus memperoleh persetujuan DPR RI melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
Hingga saat ini, Karyoto belum pernah menyatakan diri sebagai calon Kapolri.
Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan tetap fokus menjalankan amanah sebagai Kabaharkam Polri dan melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan institusi. Dukungan yang berkembang dari berbagai elemen masyarakat dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi menjelang proses regenerasi kepemimpinan di tubuh Polri.
