Deliksatu.com | Tangerang – Keluhan sejumlah warga Lippo Village Karawaci terhadap kebijakan pengelolaan kawasan menjadi sorotan. Warga mengaku dirugikan akibat pembatasan akses masuk, kewajiban pemindaian KTP, hingga tidak diangkutnya sampah rumah tangga.
Persoalan yang terjadi di Cluster Cendana Peak dan Cluster Taman New Britania pada Senin (9/11/2026) tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kewenangan Town Management Department (TMD) serta tanggung jawab pengelola kawasan di bawah naungan Lippo Group.
Di Cluster Cendana Peak, seorang warga mengaku diminta melakukan pemindaian KTP saat hendak memasuki kawasan perumahan. Karena menolak, warga tersebut tidak diperbolehkan masuk hingga akhirnya meninggalkan kendaraannya di pintu masuk.
Sementara itu, penghuni Cluster Taman New Britania juga mengeluhkan pembatasan akses serta tidak diangkutnya sampah rumah tangga. Berdasarkan keterangan warga, petugas keamanan menyebut tindakan tersebut merupakan instruksi dari pihak TMD.
Kebijakan ini patut dipertanyakan. Apakah TMD memiliki kewenangan untuk membatasi akses penghuni ke rumahnya sendiri? Apa dasar hukum pemindaian KTP tersebut? Dan apakah penghentian pelayanan pengangkutan sampah dapat dibenarkan sebagai bentuk sanksi kepada warga?
Persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar masalah teknis pengelolaan lingkungan. Sebab, menyangkut hak penghuni, pelayanan, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum.
HAK PENGHUNI DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 menegaskan bahwa konsumen memiliki hak mendapatkan kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta pelayanan yang baik dan tidak diskriminatif.
Sementara Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha menjalankan kegiatan dengan itikad baik, memberikan informasi secara jelas, serta memperlakukan konsumen secara benar dan jujur.
Artinya, apabila penghuni telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, pengelola tidak boleh menerapkan kebijakan secara sepihak tanpa dasar dan penjelasan yang jelas.
Jika pelayanan yang telah diperjanjikan tidak diberikan sebagaimana mestinya hingga menimbulkan kerugian, penghuni dapat menuntut pertanggungjawaban sesuai ketentuan perlindungan konsumen.
BISA MASUK RANAH PERDATA HINGGA PIDANA?
Perselisihan antara penghuni dan pengembang atau pengelola kawasan pada dasarnya dapat diselesaikan melalui jalur perdata maupun perlindungan konsumen.
Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat diwajibkan mengganti kerugian tersebut apabila unsur-unsurnya terbukti.
Namun, persoalan juga dapat berkembang ke ranah pidana apabila ditemukan bukti adanya unsur tindak kejahatan.
Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 dan penggelapan dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski demikian, pembatasan akses, persoalan sampah, atau perselisihan pelayanan tidak otomatis merupakan tindak pidana. Harus ada bukti dan unsur pidana yang terpenuhi.
Karena itu, setiap dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan fakta, dokumen perjanjian, kebijakan pengelola, serta kerugian yang dialami penghuni.
LIPPO GROUP HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN
Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius manajemen Lippo Group. Pengelolaan kawasan perumahan bukan hanya menyangkut keamanan dan penarikan biaya lingkungan, tetapi juga kewajiban memberikan pelayanan yang layak kepada penghuni.
Jika TMD memiliki aturan mengenai pemindaian KTP, pembatasan akses, maupun pengangkutan sampah, aturan tersebut harus disampaikan secara terbuka, termasuk dasar hukum dan mekanisme penerapannya.
Pengelola juga perlu menjelaskan apakah kebijakan tersebut telah disepakati bersama penghuni dan apakah terdapat ketentuan dalam perjanjian atau tata tertib kawasan yang menjadi landasannya.
Jangan sampai penghuni yang telah membeli rumah dan memenuhi kewajibannya justru menghadapi pembatasan akses serta penghentian pelayanan tanpa penjelasan yang transparan.
PEMERINTAH JANGAN TUTUP MATA
Pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi perumahan, kawasan permukiman, dan perlindungan konsumen, perlu turun tangan melakukan klarifikasi dan pengawasan.
Warga juga berhak menyampaikan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila terdapat dugaan pelanggaran hak konsumen. Jika ditemukan indikasi tindak pidana disertai bukti yang cukup, laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Pertanyaan mendasarnya, apakah penghuni perumahan yang telah membeli rumah dan tinggal secara sah masih harus menghadapi pembatasan akses ke tempat tinggalnya sendiri?
Lippo Group sebagai pihak yang menjadi sorotan publik perlu memberikan penjelasan terbuka. Jangan biarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara pengelola dan penghuni.
Rumah seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman dan nyaman, bukan justru membuat penghuninya merasa seperti orang asing di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.*
(Nurkholis)
