TANGERANG SELATAN, deliksatu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan langsung bergerak melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di kawasan Pasar Serpong, Senin (30/3/2026).
Penertiban ini dilakukan pada hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri.
Langkah cepat tersebut diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kemacetan parah yang kerap terjadi di kawasan tersebut, terutama sejak awal Ramadan hingga arus mudik.
Dalam penertiban itu, petugas menyasar PKL yang berjualan di bahu jalan serta kendaraan yang parkir sembarangan hingga menyebabkan penyempitan akses jalan.
Sejumlah instansi turut dilibatkan dalam kegiatan ini, di antaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Lingkungan Hidup, serta unsur kepolisian dan TNI.
Kepala Bidang Penertiban Umum (Tibum), Anhar, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan bersama lintas instansi agar kondisi serupa tidak kembali terjadi.
“Kami berharap semua pihak, baik Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga unsur kewilayahan seperti kelurahan dan kecamatan, dapat terus memberikan teguran kepada pedagang yang masih berjualan di trotoar dan badan jalan,” ujar Anhar.
Ia menegaskan, penertiban ini bertujuan menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta kelancaran arus lalu lintas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kota Tangerang Selatan, Ahmad Taofik Saimima, mengatakan penataan Pasar Serpong menjadi salah satu fokus utama Pemkot Tangsel saat ini.
“Pasar Serpong ini kita tertibkan karena masih banyak pedagang yang menggunakan badan jalan. Ini demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan dalam penertiban ini tetap mengedepankan sisi humanis dengan memberikan pembinaan kepada para pedagang.
“Kita rangkul para pedagang, bukan semata-mata penindakan, tapi juga pembinaan agar mereka tetap bisa berusaha dengan tertib,” katanya.
Ke depan, Pemkot Tangsel berencana mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan sebagaimana mestinya, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penataan kawasan pasar.
Editor : Glend
