TANGERANG SELATAN, deliksatu.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan mencatat percepatan pelayanan peralihan hak atas tanah melalui Program Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari. Bahkan, proses penerbitan sertifikat tanah yang ditargetkan selesai maksimal 10 hari efektif berhasil direalisasikan lebih cepat.
Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026, program tersebut telah menghasilkan 646 sertifikat dalam dua bulan pelaksanaan. Rinciannya, sebanyak 308 sertifikat diterbitkan pada September dengan durasi penyelesaian rata-rata delapan hari, sedangkan pada Oktober tercatat 338 sertifikat dengan waktu penyelesaian rata-rata tujuh hari.
Capaian tersebut menunjukkan adanya percepatan proses administrasi pertanahan yang selama ini melibatkan sejumlah tahapan dan instansi berbeda.
Melalui Perintis, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses peralihan hak yang berbelit dan memerlukan waktu panjang.
Program Perintis merupakan inovasi pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan mengintegrasikan tiga tahapan utama, yakni pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui pemerintah daerah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan.
Dalam skema tersebut, waktu penyelesaian dibatasi maksimal 10 hari efektif. Pembagiannya, maksimal tiga hari untuk tahapan pemerintah daerah atau Bapenda, dua hari pada proses PPAT, dan lima hari untuk penyelesaian di Kantor Pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, mengatakan keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah.
Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Bapenda, PPAT, dan Kantor Pertanahan menjadi faktor penting dalam memangkas waktu pelayanan.
“Proses dan komunikasi antar pihak menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara efektif sehingga masyarakat memperoleh kepastian waktu penyelesaian layanan,” ujar Seto.
Dia menegaskan, capaian tersebut tidak membuat pihaknya berhenti melakukan evaluasi. Justru, hasil pelaksanaan selama dua bulan menjadi bahan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pertanahan ke depan.
Seto menyebut transformasi pelayanan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembenahan internal Kantor Pertanahan. Perubahan pola kerja dan penguatan koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar percepatan pelayanan dapat berjalan konsisten.
“Kami menyadari bahwa pelayanan yang baik harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Capaian yang telah diraih menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, serta akuntabel,” katanya.
Dia berharap Program Perintis dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan.
“Harapan kami, Perintis dapat terus memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan,” tutupnya.
Editor : Glend

