JAKARTA, Deliksatu.com | Deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) yang dimotori oleh mantan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali telah mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak.
Hal mendasar yang sarat dengan penolakan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) KH. Lutfi Hakim saat menghadiri undangan deklarasi tersebut yang digelar di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Dikabarkan sebelumnya, Ketum FBR menginstruksikan mendukung adanya deklarasi tersebut dan lebih dari 2000 massa Forum Betawi Rempug padati halaman balai kota.
Namun, sangat disayangkan Ketua Umum FBR, KH. Lutfi Hakim dilarang masuk kedalam ruangan deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi tersebut.
Saat di Konfirmasi awak media, Lufti mengatakan bahwa pihaknya mendapat undangan resmi dari pihak panitia penyelenggara Deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB).
“Hari ini kami sangat bergembira dengan adanya Deklarasi majelis Amanah Persatuan Betawi, namun kami dilarang untuk masuk. Begitu hebatnya protokoler di tempat ini. ” Kata Lutfi.
Dia juga menyebut sangat berterima kasih kepada teman – teman ormas Betawi yang telah melarang dirinya dan pihak FBR untuk bisa masuk mengikuti deklarasi penyatuan dua Bamus yang terpecah itu.
Tokoh muda Betawi itu membawa undangan resmi dan memiliki niat baik untuk Betawi. “Ane datang ikhlas untuk Betawi. Ane ape minta ongkos untuk kerahkan anak-anak FBR? Ape ane minta uang makan? Enggak semua tuh. Saya Ketum FBR ikhlas demi persatuan Betawi. “Bebernya.
Bahkan, dia mengaku, sepanjang proses rekonsiliasi dirinya dan FBR tidak pernah mendapat progres reportnya. Tentu, ini sangat disayangkan karena muncul anasir-anasir tidak bagus.
“Tapi, karena ini berkaitan sama Betawi, ane tetap mendukung sepenuhnya, sehingga 2000 anggota FBR dikerahkan untuk memeriahkan acara Deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi,” beber dia.
Terpisah, sebagai tokoh muda Betawi dan juga aktifis pers yang menakhodai Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menanggapi konflik yang terjadi.
Melalui siaran persnya, Kamis (22/12/2022), Opan mengajak seluruh lapisan untuk sama – sama menghargai serta menghormati para tokoh Betawi. Terlebih KH. Lutfi Hakim Ketum FBR yang selama ini memiliki andil dalam perjuangan kaum Betawi.
“Persoalan ini sudah sangat merendahkan harkat dan martabat keluarga besar Forum Betawi Rempug (FBR). Dengan penolakan yang dilakukan protokoler Prov. DKI Jakarta serta para sahabat tokoh betawi lainnya terhadap KH. Lutfi Hakim sebagai Ketum FBR masuk keruang acara deklarasi itu, maka akan memunculkan konflik horizontal dan konflik vertikal. “Tegas Opan.
Hal itu, kata Opan tidak boleh terjadi, dan Marullah Matali sebagai Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta yang diusung akan menjadi Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi harus bertanggungjawab atas penolakan FBR menghadiri deklarasi itu.
“Marullah Matali harus berikan penjelasan dan permintaan maafnya yang ril kepada Ketum FBR dan keluarga besar Forum Betawi Rempug jika ingin menyatukan kaum Betawi. “Pinta Opan.
Sebagaimana diketahui Bamus Betawi dan Bamus Betawi 1982 sepakat bersatu. Keduanya resmi bersatu dengan nama baru yakni Majelis Amanah Masyarakat Betawi.
Dua organisasi ini sempat terpecah pada 2018 lalu. Berdasarkan keterangan tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Diskominfotik DKI Jakarta, penyatuan kedua ormas Betawi itu bakal dideklarasikan pada 22 Desember 2022.
Kedua ormas Betawi itu pun sepakat menunjuk Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta Marullah Matali untuk memegang tampuk kepemimpinan Majelis Amanah Masyarakat Betawi.
[Rls/FWJI]
