Profesionalisme Polri: Perspektif Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta

Deliksatu.com, Jakarta – Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta menegaskan bahwa profesionalisme Polri harus selalu menjadi fokus utama dalam sistem pemerintahan presidensial. Ketua Zulfahmi mengatakan, “Posisi Polri di bawah Presiden memastikan akuntabilitas, independensi, dan efektivitas penegakan hukum.”

Koordinasi langsung dengan Presiden menurut Zulfahmi merupakan instrumen penting agar Polri tetap profesional dan bebas dari tekanan politik praktis. “Aparat harus selalu berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan sesaat,” ujarnya.

Pemuda Muhammadiyah mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan Polri. Tujuannya adalah menciptakan kepolisian modern yang berintegritas tinggi, menjunjung hak asasi manusia, dan sejalan dengan cita-cita Indonesia yang adil dan berkemajuan.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, organisasi kepemudaan ini aktif bekerja sama dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dianggap bagian dari ikhtiar kebangsaan dan semangat dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Zulfahmi menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden bukan hanya simbol formal, melainkan strategi penting untuk menjaga independensi kepolisian. Sinergi antara pemerintah, Polri, dan masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan stabilitas nasional.

Pemuda Muhammadiyah juga menekankan pentingnya pengawasan sosial dan edukasi publik sebagai bagian dari dukungan terhadap profesionalisme Polri. “Masyarakat yang sadar hukum akan mendukung aparat menjaga ketertiban dengan lebih efektif,” katanya.

Dukungan Pemuda Muhammadiyah bukan politisasi, melainkan amanah kebangsaan. Kegiatan nyata mereka mencakup pendampingan masyarakat, pengawasan lingkungan, dan edukasi hukum untuk memperkuat profesionalisme Polri di lapangan.

Profesionalisme yang terjaga akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga.

Dengan koordinasi yang tepat antara Presiden, Polri, dan masyarakat, kepolisian modern dapat menjalankan fungsi utamanya secara efektif, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. (GR)