Deliksatu.com | Kota Tangerang,– Polemik penundaan keberangkatan ibadah haji dan umrah yang menyeret travel Elaf Emouna Internasiona di bawah kepemimpinan Ahmad Riyadi kian memanas. Persoalan yang sebelumnya berkutat pada ketidakjelasan keberangkatan dan pengembalian dana jamaah kini berkembang menjadi sorotan serius terkait dugaan persoalan legalitas perusahaan hingga penagihan biaya tambahan di luar kesepakatan awal.
Hj. Khanifah, selaku perwakilan yang diberi kuasa oleh 19 jamaah, menegaskan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Tidak berhenti di situ, pihak jamaah juga tengah mempersiapkan langkah hukum melalui pelayangan Surat Somasi Hukum I kepada Ahmad Riyadi yang dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026.
”Ya, perkara ini sudah saya laporkan ke Kemenhaj. Para jamaah juga sepakat bahwa kami akan melayangkan surat somasi hukum yang insyaallah akan kami kirimkan pada Senin, 16 November nanti,” terang Khanifah,(9/11/26)
Di tengah tuntutan pengembalian dana, muncul persoalan lain yang dinilai perlu mendapat penelusuran lebih mendalam, yakni penggunaan nama PT Pati Indo sebagai legalitas keberangkatan jamaah oleh pihak Ahmad Riyadi.
Khanifah mengungkapkan, dirinya telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak PT Pati Indo untuk memastikan kebenaran informasi mengenai legalitas dan kerja sama yang disebut-sebut menjadi dasar operasional travel tersebut.
Namun, menurut keterangan yang diterimanya, pihak PT Pati Indo mengklaim sudah tidak menjalankan kegiatan pemberangkatan jamaah haji maupun umrah sejak 2019.
”Riyadi mengatasnamakan legalitasnya menggunakan PT Pati Indo. Namun, ketika saya konfirmasi, pihak PT Pati Indo mengklaim sudah tidak beroperasi dalam pemberangkatan jamaah haji maupun umrah sejak tahun 2019 lalu,” bebernya.
Tak hanya mempertanyakan legalitas, Khanifah juga mengungkap dugaan adanya penagihan biaya tambahan sebesar Rp7,5 juta kepada jamaah di luar biaya umrah yang sebelumnya disepakati.
Menurut pengakuannya, penagihan tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah pihak yang disebut sebagai tim Ahmad Riyadi, yakni seorang perempuan bernama Ita dan Ustadz Mahfudin.
Khanifah menyebut, penagihan biaya tambahan itu disertai bahasa yang dinilai bernada intimidasi atau pemaksaan. Jamaah disebut mendapat ancaman tidak akan diberangkatkan apabila tidak memenuhi permintaan pembayaran tambahan dengan alasan kebutuhan akomodasi.
Di tengah ketidakpastian yang dialami para jamaah, tuntutan pengembalian dana secara utuh kini menjadi sikap bersama.
Khanifah menegaskan, seluruh jamaah yang memberikan kuasa kepadanya telah sepakat menuntut Ahmad Riyadi mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan tanpa mekanisme pembayaran bertahap maupun cicilan.
Tuntutan tersebut, menurut Khanifah, mengacu pada surat komitmen yang telah disepakati dalam proses mediasi di Polda Metro Jaya pada 31 Oktober 2026.
”Kami telah sepakati bersama bahwa kami menuntut uang kami kembali secara utuh tanpa adanya tahapan atau cicilan, sebagaimana yang telah disepakati bersama melalui surat komitmen pada 31 Oktober 2026 di Polda Metro Jaya. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kami akan mengambil jalur hukum,” tegas Khanifah.
Sebab, bagi jamaah, dana yang disetorkan bukan sekadar angka dalam transaksi bisnis. Di baliknya terdapat harapan untuk beribadah ke Tanah Suci, hasil kerja keras, bahkan tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun”tutupnya.
Oblag
