DelikSatu.com | Jakarta kembali menjadi pusat perhatian dalam pembahasan penataan sistem perparkiran. Maraknya praktik parkir liar di berbagai kawasan mendorong Perkumpulan Pengelola dan Penyedia Solusi Parkir Indonesia atau Indonesia Parking Association IPA menginisiasi forum diskusi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh.
Forum yang digelar pada 12 Juli 2026 tersebut menyoroti dampak parkir liar yang tidak hanya merugikan pengguna jalan, tetapi juga memengaruhi pendapatan pengelola parkir resmi, kenyamanan pejalan kaki, aktivitas perdagangan di pasar tradisional, hingga penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir.
Ketua Umum IPA Rio Octaviano mengatakan persoalan parkir liar sudah menjadi tantangan bersama yang membutuhkan penyelesaian melalui kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pembenahan tata kelola parkir tidak cukup hanya mengandalkan operasi penertiban, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh pihak agar sistem yang dibangun mampu berjalan secara berkelanjutan.
Diskusi menghadirkan Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana UPT Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Hari Bowo, Sekretaris Jenderal IPA Bidang Dalam Negeri Aditya Susetya, Sekretaris Jenderal GRIB Jaya Zulfikar, Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar INKOPPAS Andrian Lame Muhar, serta sejumlah pelaku usaha dan pemerhati transportasi.
Hari Bowo menjelaskan bahwa praktik parkir liar masih ditemukan di berbagai titik dengan tarif yang sering kali melampaui ketentuan resmi. Menurutnya, pemerintah terus melakukan penertiban bersama aparat terkait, namun keberhasilan penanganan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai penyediaan fasilitas parkir yang memadai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya parkir liar. Beberapa kawasan dengan aktivitas tinggi masih membutuhkan tambahan lahan parkir, terutama bagi kendaraan roda dua, sehingga pengguna kendaraan tidak memanfaatkan trotoar maupun badan jalan sebagai lokasi parkir.
Sekretaris Jenderal IPA Bidang Dalam Negeri Aditya Susetya menambahkan bahwa parkir liar juga memberikan dampak ekonomi terhadap perusahaan pengelola parkir resmi. Keberadaan oknum yang memanfaatkan ruang publik tanpa izin dinilai menciptakan persaingan tidak sehat dan mengurangi potensi pendapatan usaha yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.
Menurutnya, penguatan pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian bagi seluruh pelaku usaha parkir resmi. Dengan sistem yang lebih tertib, masyarakat juga akan memperoleh pelayanan yang lebih aman dan transparan.
Dalam forum tersebut, Zulfikar menyampaikan bahwa sebagian pelaku parkir liar berasal dari masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Karena itu, penyelesaian persoalan ini dinilai perlu dibarengi dengan upaya membuka lapangan kerja yang lebih luas agar masyarakat memiliki pilihan pekerjaan yang layak.
Ia juga mengingatkan agar persoalan parkir liar tidak langsung dikaitkan dengan organisasi kemasyarakatan secara menyeluruh. Menurutnya, pendekatan yang lebih adil dan berbasis fakta akan membantu menghasilkan solusi yang lebih efektif tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu.
Sementara itu, Sekretaris Umum INKOPPAS Andrian Lame Muhar menyampaikan keluhan pedagang pasar mengenai tarif parkir yang dianggap terlalu tinggi. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian konsumen mengurangi waktu berbelanja bahkan beralih ke transaksi daring karena mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
Selain tarif, penerapan sistem pembayaran parkir berbasis digital juga menjadi perhatian. Menurut Andrian, digitalisasi merupakan langkah positif, namun penerapannya harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik pengunjung pasar tradisional agar tidak menyulitkan masyarakat.
Koalisi Pejalan Kaki melalui perwakilannya Alfred turut menyoroti penggunaan trotoar sebagai lokasi parkir liar. Praktik tersebut dinilai mengurangi hak pejalan kaki serta mengganggu fungsi ruang publik yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hari Bowo menegaskan pemerintah akan terus mendorong pengelola gedung maupun pusat kegiatan untuk menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi penggunaan trotoar maupun badan jalan sebagai tempat parkir tidak resmi.
Forum IPA menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, mulai dari pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan parkir resmi, peningkatan pengawasan terhadap pungutan liar, penyediaan perlindungan berupa asuransi kehilangan kendaraan, hingga pengembangan program insentif bagi pengguna parkir resmi agar pelayanan semakin menarik dan terpercaya.
Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, pedagang, dan masyarakat, IPA berharap sistem perparkiran di Jakarta dapat berkembang menjadi lebih tertib, transparan, aman, serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh pengguna layanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
