Breaking News

Muhaimin Iskandar Dorong Pesantren Jadi Kekuatan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Muhaimin Iskandar Dorong Pesantren Jadi Kekuatan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
Muhaimin Iskandar dalam Simposium Nasional bertajuk “Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren” yang diselenggarakan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Deliksatu.com | JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., mendorong penguatan ekonomi pesantren sebagai salah satu strategi membangun kemandirian masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin dalam Simposium Nasional bertajuk “Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren” yang diselenggarakan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Universitas Indonesia, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Muhaimin, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat. Selain mempunyai kekuatan sosial, pesantren juga memiliki modal kelembagaan dan jaringan komunitas yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Baca Juga  Jalankan Arahan Menteri AHY, Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara Siap Implementasikan Sertipikat Tanah Elektronik

Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kalangan akademisi hingga masyarakat sipil. Kolaborasi diperlukan agar pengembangan ekonomi pesantren tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pemaparannya, Muhaimin mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau ketepatan program. Kesiapan ekosistem, kelembagaan, serta sistem pengelolaan juga harus menjadi perhatian utama sebelum program dijalankan.

Baca Juga  Draft RUU KUHAP Beredar, Komjak Soroti Upaya Lemahkan Kejaksaan Berantas Korupsi

Ia mencontohkan pengalaman program Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998. Menurutnya, program dengan dukungan pendanaan besar berisiko mengalami persoalan apabila tidak didukung kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang memadai. Bahkan, kondisi tersebut dapat berujung pada kredit macet hingga persoalan hukum yang akhirnya membebani masyarakat.

Muhaimin menilai pesantren telah memiliki pengalaman panjang dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi. Keberadaan Undang-Undang Pesantren serta kelembagaan khusus di lingkungan kementerian menjadi salah satu landasan untuk memperkuat kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional.

Baca Juga  Terima Audiensi BIG, Menteri Nusron Perkuat Kolaborasi untuk Percepatan RTR dan PTSL

Lebih jauh, pesantren dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus sekaligus bagian dari jaringan rantai pasok nasional.

Melalui konsep tersebut, kegiatan ekonomi pesantren diharapkan dapat terhubung dengan potensi usaha di desa, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang saling mendukung antara pesantren dan masyarakat di sekitarnya.*

(Nurkholis)

 

Mengungkap Fakta
X
×
Deliksatu