JAKARTA, Deliksatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) berupaya memitigasi dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan kepentingan umum.
Untuk mengkaji terkait dampak yang ditimbulkan, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan PLANMalaysia yang difasilitasi oleh Bank Dunia menggelar forum “Knowledge Sharing on Social Impact Assessment (SIA)”.
Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari berharap akan memberikan pandangan yang lebih luas bagi Kementerian ATR/BPN terkait dampak sosial dari pengadaan tanah.
“Diharapkan pembelajaran dari _best practices_ di negara-negara lain dan masukan dari Bapak/Ibu bisa memperkaya persiapan dan komitmen dari ATR/BPN dan Bank Dunia dalam mengembangkan panduan untuk melaksanakan SIA dalam proses pengadaan tanah di Indonesia,” ujarnya saat membuka kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Harris fX Sudirman, Jakarta, pada Selasa (06/06/2023).
Ia mengatakan, dampak sosial merupakan isu krusial dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. “Isu dampak sosial sejatinya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 15.
“Dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT), instansi yang memerlukan tanah harus mengacu pada studi kelayakan yang di antaranya mencakup penilaian dampak sosial,” jelas Embun Sari.
Sementara itu, General Director of Department of Town and Country Planning (PLANMalaysia), Ministry of Local Government and Development, Alias bin Rameli menyampaikan bahwa Malaysia mengimplementasikan kebijakan terkait SIA yang telah diluncurkan pada April 2023. Ia menyatakan, pedoman manual untuk pilot project dan para profesional juga telah dirumuskan.
“Di sini kami bertujuan menyebarluaskan pemahaman pentingnya kajian dampak sosial dan pedoman-pedoman untuk menerapkan Panduan Pelaksanaan untuk SIA yang telah diluncurkan. Kerja sama berbagai pihak sangat penting dan kami dengan senang bisa membagikan pengalaman kami dan juga pada saat yang sama belajar dari pengalaman negara-negara lain,” ungkap Alias bin Rameli.
Dalam kesempatan ini, perwakilan Bank Dunia Indonesia, Sustainability and Social Inclusion General Practice, Satoshi Ishihara sekaligus moderator sesi diskusi menyampaikan, Indonesia sedang berupaya merumuskan pedoman analisis terhadap dampak sosial. Menurutnya, kegiatan Knowledge Sharing on SIA menjadi forum untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.
“Ini akan menjadi informasi dan wawasan yang berharga bagi Kementerian ATR/BPN dan bagi kami di World Bank yang akan mendukung Kementerian ATR/BPN memiliki pedoman analisis dampak pedoman ini,” paparnya.
Kegiatan ini turut diikuti Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir sebagai narasumber, Director Research and Development Division of Town and Country Planning (PLANMalaysia), Ministry of Local Government and Development, Chee Ping Ngang.
(Glen)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
