Aktivis Oscar Pendong Tegaskan Polri Langsung di Bawah Presiden, Kinerja Profesional Terjaga

Deliksatu.com | JAKARTA – Oscar Pendong, aktivis yang juga menjabat Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB),

menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan publik mengenai struktur dan independensi kepolisian, serta reformasi yang sedang berlangsung di institusi tersebut.

GRPB dikenal aktif dalam berbagai isu sosial dan publik. Organisasi ini pernah melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan terlibat dalam dinamika politik Pilpres 2024, mulai dari proses pencalonan hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dengan rekam jejak tersebut, Oscar Pendong menekankan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden sangat krusial.

Menurut Oscar, kedudukan Polri di bawah Presiden sesuai dengan amanat reformasi dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Posisi ini menjamin kepolisian tetap independen dari kepentingan politik praktis maupun tekanan partai, sehingga fokus pada tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik.

“Dengan independensi yang jelas, Polri bisa bekerja profesional, menjalankan reformasi internal, dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Oscar Pendo. Ia menekankan bahwa dukungan publik menjadi faktor penting agar institusi kepolisian dapat berfungsi secara optimal dan bebas dari pengaruh politik yang tidak relevan.

Lebih jauh, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden diyakini akan meningkatkan legitimasi institusi. Masyarakat akan lebih percaya bahwa kebijakan ini merupakan keputusan terbaik untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan publik, dan keberhasilan program pemerintah. Dukungan publik yang solid membantu meredam polemik, mengubah potensi penolakan menjadi penerimaan aktif, serta membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Oscar juga menyoroti reformasi internal yang sedang berlangsung. Ia berharap setiap langkah perbaikan dijalankan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, kinerja Polri ke depan akan lebih solid, mantap, dan profesional, selaras dengan program pemerintah yang mendukung masyarakat luas.

“Dukungan publik bukan hanya soal legitimasi, tapi juga fondasi agar Polri tetap fokus pada pelayanan masyarakat, transparan, dan akuntabel. Posisi independen ini akan memperkuat institusi, menjaga profesionalisme, dan memastikan program strategis pemerintah berjalan optimal,” jelas Oscar.

Oscar Pendong menekankan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden juga mengurangi risiko ketidakpastian dalam pengambilan keputusan operasional. Dengan independensi yang jelas, fokus Polri tidak terpecah oleh kepentingan domestik atau tekanan partai politik, sehingga setiap tindakan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Dukungan terhadap posisi Polri ini tidak hanya datang dari aktivis, tetapi juga mendapat perhatian luas dari masyarakat dan akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa publik mengapresiasi langkah-langkah reformasi yang menjaga institusi tetap profesional, transparan, dan independen.

Oscar Pendong menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Dukungan publik diyakini memperkuat institusi kepolisian, membangun legitimasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat secara luas. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas nasional yang lebih baik, serta memastikan keberhasilan program pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menambahkan bahwa posisi Polri yang independen akan mempermudah koordinasi dengan program pemerintah lainnya, sehingga pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien. Dukungan masyarakat menjadi salah satu kunci agar Polri tetap profesional, akuntabel, dan mampu mengatasi tantangan keamanan dengan optimal.

Oscar Pendong mengajak seluruh masyarakat dan aktivis lainnya untuk terus mendukung Polri agar tetap profesional, independen, dan berfokus pada pelayanan publik. Dukungan ini diyakini akan memperkuat kepercayaan masyarakat, memastikan keberhasilan reformasi kepolisian, dan mendukung stabilitas nasional serta program-program strategis pemerintah ke depan. (D1)