Kunker Komisi II DPR RI di Tangerang Soroti Layanan Digital dan Mafia Tanah

KOTA TANGERANG, deliksatu.com – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada Selasa (7/4/2026). Kunjungan ini menyoroti penguatan pengawasan pertanahan hingga transformasi layanan digital.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Mereka datang untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan transparan, optimal, serta minim konflik agraria.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang TI Dwi Budi Martono, Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Sudaryanto, serta Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis.
Kedatangan rombongan disambut Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II memberi apresiasi terhadap inovasi layanan digital berupa Virtual Office yang dikembangkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian tunggakan berkas agar pelayanan lebih pasti dan akuntabel.
Isu pemberantasan mafia tanah turut menjadi perhatian. Komisi II mendorong penguatan sistem keamanan data digital serta tindakan tegas terhadap oknum yang merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, percepatan sertifikasi tanah wakaf juga dibahas guna memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa.
Pembahasan lain mencakup penyelesaian konflik agraria dan sinkronisasi tata ruang wilayah, termasuk RDTR, agar selaras dengan kebutuhan investasi.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan.
“Kami terus mendorong transparansi dan percepatan layanan, sekaligus memitigasi potensi sengketa pertanahan di Kota Tangerang,” ujarnya.
Kunker ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat regulasi pertanahan serta meningkatkan pelayanan publik ke depan.

Editor : Glend