KOTA TANGERANG, deliksatu.com – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026). Kunjungan ini menyoroti transformasi layanan pertanahan berbasis digital hingga upaya pemberantasan mafia tanah.
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Kehadiran mereka disambut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama jajaran, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi.
Dalam kunjungan tersebut, DPR menekankan pentingnya percepatan layanan pertanahan agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu.
Selain itu, penguatan sistem keamanan data digital dinilai krusial untuk menekan praktik mafia tanah.
“Kepastian waktu layanan menjadi indikator utama akuntabilitas. Ini harus diperkuat,” tegas Zulfikar dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya itu, Komisi II juga mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf guna memberikan perlindungan hukum bagi aset sosial dan keagamaan. Penyelesaian konflik agraria melalui mediasi transparan serta sinkronisasi rencana tata ruang (RDTR) juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Harison Mocodompis mengapresiasi perhatian DPR terhadap persoalan pertanahan di Banten. Ia mengakui masih banyak tantangan yang harus dibenahi di berbagai daerah.
“Permasalahan pertanahan tidak hanya di Kota Tangerang, tapi tersebar di delapan kabupaten/kota dengan karakteristik berbeda,” ujarnya.
Ia juga memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan DPR sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, berbagai inovasi terus dikembangkan, salah satunya layanan kantor virtual.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan secara daring, mulai dari pengajuan berkas, unggah dokumen, hingga pembayaran.
“Bahkan layanan ini bisa diakses dari luar negeri,” kata Harison.
Di akhir kunjungan, Komisi II DPR RI menegaskan sektor pertanahan harus menjadi prioritas nasional.
Dukungan anggaran hingga penguatan regulasi dinilai penting untuk menciptakan layanan yang transparan dan berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan juga dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan agraria, termasuk di kawasan strategis seperti wilayah sekitar bandara.
Editor : Glend
