Deliksatu.com | Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) menggelar Seminar Nasional sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut digelar di Graha BPKN RI, Jalan Jambu No. 32, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
Seminar nasional ini mengangkat tema “Ketika Pengembang Pailit: Quo Vadis Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pembeli Properti”. Tema tersebut menyoroti persoalan perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah membeli properti ketika perusahaan pengembang mengalami kepailitan.
Persoalan kepailitan pengembang menjadi perhatian penting karena dapat berdampak langsung terhadap kepastian hak konsumen, terutama pembeli rumah atau properti yang telah melakukan pembayaran, tetapi belum menerima haknya secara penuh.
Melalui seminar ini, BPKN RI dan PERADI SAI mendorong penguatan pemahaman hukum serta perlindungan terhadap konsumen properti, khususnya dalam menghadapi persoalan hukum yang muncul akibat pengembang dinyatakan pailit.
Dalam agenda tersebut, Ketua DPN PERADI SAI, Harry Ponto, S.H., LL.M., bersama Ketua BPKN RI, Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., S.Sos., M.Si., memberikan sambutan sekaligus melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara kedua lembaga.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi kelembagaan dalam memperkuat perlindungan konsumen melalui dukungan dan perspektif hukum.
Ketua Umum BPKN RI Prof. Dr. H. Muhammad Mufti Mubarok, S.H., S.Sos., M.Si. menegaskan bahwa BPKN RI membutuhkan mitra strategis karena keterbatasan kewenangan lembaga yang tidak dapat beracara langsung di peradilan.
Melalui MoU ini, hampir 12.000 anggota PERADI SAI yang tersebar di berbagai daerah siap mendampingi konsumen di lapangan dan lembaga peradilan. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengingat tren korban kerugian konsumen perumahan terus meningkat.
Sementara itu, Ketua Umum PERADI SAI Harry Ponto, S.H., LL.M menyambut baik kerja sama ini sebagai ruang pengabdian masyarakat bagi para advokat. PERADI SAI memastikan kesiapannya menelaah sengketa properti kasus per kasus guna memberikan kepastian hak bagi konsumen di tingkat lapangan.
Sejumlah tokoh dari BPKN RI dan PERADI SAI turut hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut. Mereka di antaranya Doddy Kusadrianto, S.H., LL.M., selaku Ketua Komite Pendidikan Berkelanjutan PERADI SAI; Hendra Wijaya, S.H., M.Kn., Ketua Komite Bantuan Hukum PERADI SAI; serta Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., Sekretaris Jenderal DPN PERADI SAI.
Dari BPKN RI, hadir Lasminingsih, S.H., LL.M., selaku Ketua Komisi Kerja Sama dan Pengkajian Kelembagaan; Ir. Ganef Judawati, M.I.M., Wakil Ketua Komisi Kerja Sama dan Pengkajian Kelembagaan; Intan Nur Rahmawanti, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi Advokasi; serta Dr. Fitrah Bukhari, S.H., M.H., Ketua Komisi Advokasi BPKN RI.
Selain itu, seminar juga menghadirkan Swandy Halim, S.H., M.Sc., Wakil Ketua Umum DPN PERADI SAI sekaligus praktisi hukum kepailitan, serta Dr. Dra. Fennieka Kristianto, S.H., M.H., M.A., M.Kn., Dekan Fakultas Hukum Universitas Presiden sekaligus pakar hukum properti.
Adapun Dr. Alfin Sulaiman, S.H., M.H., selaku Ketua Komite PPA PERADI SAI, bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, diharapkan muncul pemikiran dan rekomendasi mengenai penguatan perlindungan hukum bagi konsumen properti, khususnya terkait kepastian hak pembeli, penyelesaian sengketa, serta posisi konsumen ketika pengembang menghadapi proses kepailitan.
Seminar nasional dan penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama BPKN RI dan PERADI SAI, sekaligus mendorong agar hak-hak konsumen tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum.*
(Nurkholis)
