Breaking News

Kuasa Hukum Penggugat Minta Hakim Periksa Dokumen Advokat Soegiharto Santoso dalam Perkara 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst

Kuasa Hukum Penggugat Minta Hakim Periksa Dokumen Advokat Soegiharto Santoso dalam Perkara 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst
Advokat Soegiharto Santoso kiri, dan Kuasa Hukum Penggugat dari Hummerson Law Firm

Deliksatu.com | JAKARTA – Kuasa Hukum Penggugat dari Hummerson Law Firm mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst agar melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dokumen profesi advokat yang digunakan oleh Ir. Soegiharto Santoso selaku kuasa hukum Tergugat I

Permohonan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga tertib administrasi peradilan, menjamin kepastian hukum, serta memastikan keabsahan proses persidangan. Pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dokumen profesi advokat yang dipersoalkan sebelum memberikan hak kepada Soegiharto Santoso untuk bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat I dalam persidangan.

Dalam permohonannya, Kuasa Hukum Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mencatat keberatan serta permohonan klarifikasi terkait dokumen profesi advokat kuasa hukum Tergugat I tersebut ke dalam berita acara persidangan.

Selain itu, Majelis Hakim juga diminta memerintahkan Ir. Soegiharto Santoso untuk memberikan penjelasan secara tertulis mengenai sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pengangkatan sebagai advokat.

Baca Juga  Pengukuhan Dan Pelantikan Ketua LBH PMBI DPD Banten.

Adapun hal-hal yang diminta untuk diklarifikasi meliputi dokumen pelaksanaan magang, identitas kantor advokat tempat yang bersangkutan menjalani magang, nama advokat pendamping, serta tanggal pelaksanaan magang yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pengangkatan advokat.

Tidak hanya mengenai persyaratan magang, pihak Penggugat juga meminta klarifikasi tertulis mengenai domisili hukum Ir. Soegiharto Santoso, S.H. yang menjadi dasar pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten.

Menurut permohonan tersebut, penjelasan mengenai dokumen magang dan domisili hukum diperlukan agar Majelis Hakim memperoleh kejelasan terkait keabsahan dokumen profesi advokat yang digunakan dalam persidangan perkara tersebut.

Minta Tidak Bertindak sebagai Kuasa Hukum Sebelum Klarifikasi

Dalam poin permohonan lainnya, Kuasa Hukum Penggugat meminta Majelis Hakim mengambil sikap dengan melarang Soegiharto Santoso bertindak sebagai kuasa hukum Tergugat I dan duduk di bangku persidangan sebelum proses klarifikasi terhadap dokumen profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya dilakukan.

Baca Juga  Istri Pendeta HKBP Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan oleh Polsek Tarumajaya

Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya pihak Penggugat untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menjalankan fungsi sebagai kuasa hukum dalam persidangan telah memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui permohonan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan seluruh permintaan secara objektif berdasarkan fakta dan dokumen yang sah.

Pihak Penggugat juga menegaskan pentingnya menjaga kepastian hukum, keadilan, persamaan perlakuan di hadapan hukum, serta tertib administrasi peradilan dalam setiap tahapan proses persidangan.\

Permohonan tersebut ditutup dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst berkenan mengabulkan serta mempertimbangkan permintaan klarifikasi tersebut demi terwujudnya proses peradilan yang tertib dan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga  Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Mahasiswa Unpam yang Sedang Beribadah

Sebagai informasi, Perkara Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst adalah gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Sally Chandra (Toko Arwana Supernova) terhadap James Tono (Toko FCS / Fokus Cipta Solusindo) sebagai Tergugat I dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai Tergugat II.

Nomor & Jenis Perkara: 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst — Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Para Pihak: Sally Chandra (Penggugat); James Tono (Tergugat I); PT Bank Central Asia Tbk (Tergugat II).

Majelis Hakim: Ketua Majelis Dr. Sriti Hesti, S.H., M.H., dengan hakim anggota Victor Suryadipta, S.H., M.H. dan Masduki, S.H..

Pokok Sengketa & Klaim: Gugatan berkaitan dengan pembatalan kesepakatan dan klaim penalti 100 kali lipat yang disebut mencapai Rp5.565.315.000.*

(Nurkholis)

Mengungkap Fakta
X
×
Deliksatu