Deliksatu.com |BANDUNG Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, memperkuat pengawasan terhadap angkutan barang melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan Implementasi ETLE HUB. Selain itu, BPTD Jawa Barat juga menghadirkan layanan terpadu Call Center ETLE HUB melalui nomor 08112200114
Langkah strategis tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Nomor KP-BPTD JABAR 118 Tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap masih ditemukannya pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalan raya.
Melalui pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta integrasi data dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ke dalam sistem ETLE HUB, proses pengawasan dan penegakan hukum diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan efektif.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia Zero ODOL Tahun 2027.
Dalam pelaksanaannya, Satgas ETLE HUB BPTD Kelas I Jawa Barat akan memfokuskan pemantauan terhadap hasil deteksi kendaraan angkutan barang, baik angkutan umum maupun khusus, pada enam UPPKB di wilayah Jawa Barat.
Keenam lokasi tersebut meliputi UPPKB Balonggandu, Losarang, Tomo, Gentong, Cibaragalan, dan Kemang.
Satgas memiliki sejumlah tugas, di antaranya mengelola dan memvalidasi data rekaman elektronik melalui aplikasi JITO, menangani indikasi pelanggaran dimensi kendaraan maupun batas daya angkut berdasarkan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), serta menindaklanjuti ketidaksesuaian dokumen kendaraan.\
Hadirkan Call Center ETLE HUB, Sediakan Empat Layanan Utama
Selain memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, BPTD Kelas I Jawa Barat juga mengoptimalkan peran Tim Teknis dalam bidang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan Call Center ETLE HUB melalui layanan telepon dan WhatsApp di nomor 08112200114
Mengusung semangat”Satu Kanal, Banyak Solusi”, layanan ini menjadi pusat komunikasi terpadu yang dapat dimanfaatkan masyarakat, pengemudi, pemilik kendaraan, maupun operator angkutan untuk memperoleh berbagai informasi dan menyampaikan laporan.
Terdapat empat layanan utama yang disediakan melalui Call Center ETLE HUB.
Pertama, Informasi Lalu Lintas yakni layanan informasi prosedural mengenai mekanisme ETLE HUB dan operasional UPPKB.
Kedua, Konfirmasi dan Sanggahan yaitu layanan konsultasi teknis serta validasi awal data terkait indikasi pelanggaran.
Ketiga,Pengaduan Masyarakat sebagai sarana untuk melaporkan dugaan pelanggaran ODOL di jalan raya maupun kendala pelayanan.
Keempat, Akses Operator UPPKB yang berfungsi sebagai penghubung koordinasi dengan unit pelayanan UPPKB terkait.
Laporan Masyarakat Diproses Melalui Enam Tahapan
Untuk menjamin kepastian prosedur dan transparansi penanganan, setiap laporan yang diterima melalui Call Center akan diproses melalui enam tahapan sistematis.
Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan, pencatatan, verifikasi awal, disposisi kepada unit yang berwenang, penyampaian umpan balik mengenai status penanganan kepada pelapor, hingga evaluasi dan penutupan laporan.
Khusus bagi masyarakat yang menggunakan layanan WhatsApp, pelapor juga akan langsung menerima pesan respons otomatis yang berisi panduan konfirmasi, informasi kontak email, serta menu pengaduan.
BPTD Kelas I Jawa Barat menegaskan bahwa operasional Call Center ETLE HUB tetap mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi serta memperhatikan batasan kewenangan.
Dengan demikian, layanan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu pelanggaran maupun membatalkan sanksi hukum tanpa dasar yang sah.
Melalui sinergi antara Satgas Pengawasan ETLE HUB, petugas UPPKB, para pemangku kepentingan terkait, serta partisipasi aktif masyarakat melalui Call Center 08112200114, BPTD Kelas I Jawa Barat berkomitmen mendorong terwujudnya sistem transportasi darat yang lebih aman, tertib, transparan, dan berkeselamatan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan angkutan barang sekaligus mempercepat upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Zero ODOL 2027.*
(Nurkholis/Rosyid)

