TANGERANG SELATAN, Deliksatu.com – Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan memprakarsai digelarnya sarasehan pendidikan dengan tema “Membangun Kredibilitas dan Kualitas Pelaksanaan PPDB”, di Hotel Iptek, Setu Tangerang Selatan, Rabu (20/07/2022) kemarin.
Hadir dalam kegiatan itu, Mathoda anggota DPRD Tangsel Komisi II dari Partai Golkar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Deden Deni, Dewan Pendidikan Tangsel Maman Syaifurahman serta diikuti 70 peserta dari perwakilan sekolah swasta se Kota Tangerang Selatan.
Dalam sambutanya, Ketua PKSS Tangsel, Eko Pranoto mengatakan, salah satu tujuan kegiatan ini terkait dengan keresahan dari sekolah-sekolah SMP swasta di Kota Tangerang Selatan yang kekurangan murid akibat PPDB yang dilakukan oleh sekolah negeri yang tidak sesuai dengan juknis dan sistem yang telah di tentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
Dijelaskan Eko Pranoto bahwa, PKSS mencoba merekam, mengkaji dan menganalisa hasil PPDB 2022 yang dilaksanakan di kota Tangerang Selatan.
“Untuk itu, Kita berada di sini untuk mengevaluasi baik secara Internal ataupun eksternal terkait PPDB di Tangsel. Memang bukan rahasia umum jika PPDB sering kali memiliki masalah yang beragam.” ungkapnya.
Sementara itu, Mathoda anggota DPRD Tangsel di Komisi II mengatakan, mari bersama – sama untuk mencari solusi bukan untuk mempermasalahkan masalah yang memang sudah terjadi.
“Semua rasanya kita sudah tau lah, seperti itu adanya dampak tidak enaknya yang bapak dan ibu sudah rasakan. Untuk lebih penting kedepannya, bagaimana solusinya bagi sekolah swasta untuk tetap exis dan sekolah negeri juga exis” ujarnya seperti dikutip dari suaralintasindonesia.com, Jumat (23/07/2022).
Lebih lanjut Mathoda menambahkan bahwa dari tahun ke tahun masalah PPDB belum menentukan solusi yang terbaik. Oleh karena itu dirinya mengajak semua yang hadir di acara sarasehan ini untuk memberikan masukan atau solusi biar PPDB kedepannya bisa lebih baik lagi.
Masih di tempat yang sama, Ketua PGRI Kota Tangerang, Cartam juga menyampaikan bahwa sangat prihatin dengan PPDB kali ini. Karena itu, dirinya meminta pengumuman hasil dari sistem zonasi, afirmasi dan prestasi jangan di beda hari atau beda tanggal supaya tidak ada lagi celah kecurangan.
“Mau zonasi, mau afirmasi atau pun prestasi silahkan adopsi, tapi pengumumannya jangan beda hari, harus satu hari. Supaya tidak ada lagi lobang-lobang hitam yang bisa dimasukin, karena setelah pengumuman ada lobang besar dan ini yang terjadi,” terangnya.
Di satu sisi, kata Cartam menambahkan, PGRI sangat prihatin dengan keadaan PPDB tahun ini,, dimana Ia juga mengungkapkan sempat curhat dengan para kepala – kepala sekolah negeri terkait PPDB kali ini.
“Kepala sekolah itu awalnya memiliki satu kelas dengan 60 siswa, setelah di susutkan akhirnya didapatkan satu kelas 50 siswa, katanya melanjutkan lagi bahwa akan ada sekolah negeri yang pagi dan siang.
“ini jelas tidak sesuai pondasi awal berdirinya Tangerang Selatan yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Tangsel terdahulu terutama di bidang pendidikan.” ucapnya.
Ia juga mengatakan, PPDB Tangsel mulai dari standard proses, dari Perwal yang ada, dari juknis PPDB yang ada telah dilanggar, terkait jumlah siswa per kelasnya dan rombongan belajar (rombel).
Mohon maaf pak kadis, kami sudah survei di lapangan”ujar Cartam
Dijelaskannya bahwa dampak akibat sekolah swasta khususnya tingkat SMP kekurangan muridnya yang akan mengakibatkan banyak guru-guru swasta akan kehilangan jam mengajarnya sehingga efeknya akan mempengaruhi terhadap sertifikasi guru tersebut.
“Banyak guru-guru di swasta yang kehilangan jam mengajarnya yang mengakibatkan terganggunya sertifikasi guru tersebut” jelasnya.
Di kesempatan itu, Cartam juga meminta Kepala Dinas Tangsel agar PGRI dan PKSS bisa dapat beraudensi dengan Walikota dan Wakil Walikota, agar ke depan, adanya perbaikan dan perubahan di PPDB Tangsel. Ini semua demi kemajuan pendidikan khususnya di Tangerang Selatan.
Dalam sarasehan itu, salah satu peserta Gazalba dari SMP Nusantara Plus juga menjelaskan, PPDB kali ini yang terburuk dan ini sudah yang ketiga kalinya. Dimana dua tahun sebelumnya PPDB dilaksanakan di masa pandemi sehingga tidak kelihatan, karena semuanya secara online atau daring.
Yah, beginilah modelnya, katanya melanjutkan, kalau kurang di kawal, akibatnya jadi berantakan. Sebenarnya bukan tahun ini saja, karena tahun ini adalah tahun ketiga dimana dua tahun sebelumnya, semuanya online” ucapnya.
“Untuk itu, kata Gazalba meminta dan mengajak semua pihak dapat mematuhi aturan PPDB yang lebih beradab dan Kadis Pendidikan Tangsel untuk lebih terbuka terkait data lulusan dan kuota penerimaan siswa SMP Negeri, karena selama ini tidak sesuai antara yang terjadi di lapangan dan juknis.
Hal senada juga diutarakan Kepala Sekolah SMP Pelita Bangsa, Suhartono bahwa pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan murid baru, mulai dari meringankan biaya masuk sampai mencari siswa yang putus sekolah untuk bisa belajar di tempatnya secara gratis.
“Siswa saya yang paling banyak, 40 tapi nolnya gelinding, jadi sisanya tinggal 4 Pak. Di tahun kemarin hanya 6 siswa, dimana sebelumnya 13 siswa. Sedangkan untuk kelulusan kemarin hanya 16 orang. Dampaknya saya harus memberhentikan guru pengajarnya,” ucapnya.
Selain itu, Suhartono yang purnawirawan TNI berpangkat Kapten, meminta kepada Kadis untuk dapat menjelaskan kepada dirinya dan seluruh peserta sarasehan, bagaimana menjalankan operasional sekolah, karena secara hitungan matematika saja tidak masuk.
“Selama saya akan mencerdaskan anak bangsa, saya siap berkorban. Tapi kalau terus menerus seperti ini bagaimana ? ” tanyanya.
Ia menuturkan bahwa dirinya sebelumnya sudah berkomunikasi sebanyak 4 kali dengan para Kabid dengan harapan agar bisa bertemu langsung Kkadis Pendidikan.
“Mohon maaf Pak Kadis, jika belum disampaikan teman-teman kabid, saya harus bicara dengan bapak. Saya bilang jika saya tidak ketemu dengan pak Kadis, saya akan PTUN Kan. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan bapak” terangnya.
Suhartono meminta kepada Kadis untuk memberikan arahan terkait masalah ppdb dan permasalah yang saat ini sedang di alami oleh sekolah smp swasta. Yang mana dampaknya akan banyak sekolah swasta yang akan tutup yang imbasnya akan membuat para guru akan kehilangan pekerjaannya.
Menangapi adanya saran, masukan dan kritikan untuk kemajuan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan,, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Deden Deni mengatakan, semua sudah kita catat dan akan dipelajari. Ini menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi kedepannya agar PPDB di Tangsel lebih baik lagi.
“Terima kasih atas masukannya, Ini akan menjadi masukan dan bagian dari resolusi kedepannya agar PPDB Tangsel lebih baik lagi” tutup Deden.
(Glen/V5)
